Khilafah Tinggal Nostalgia

Assalamualaikum...


Tulisan saya terkait khilafah bukanlah untuk menciutkan semangat para pejuang khilafah, namun lebih kepada mengarahkan konsep khilafah sesuai syariat yang haq. agar tidak serta merta menjadi pengusung khilafah tanpa ilmu.

Masa khilafah secara hakikat sejatinya sudah selesai sejak berakhirnya kekhalifahan sayyidina Ali. dan ada beberapa Ulama yang berpendapat setelah masa Sayyidina Husein.karna untuk melengkapi masa 30 tahun.


khilafah dalam hadis sering kali di sebut, salah satunya terkait masa khilafah al-nubuwwah

Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda :

قال الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثمّ ملك بعد ذلك قال سعيد بن جهمان ثمّ قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال أمسك خلافة علي وخلافة الحسن فوجدناها ثلاثين سنة قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم قال كذب بنو الزرقاء هم ملوك من شر الملوك


Rasulullah SAW bersabda: “Khilafah setelahku berjalan selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu adalah kerajaan”. Sa’id bin Jumhan berkata: “Lalu Safinah berkata kepadaku: “Hitunglah masa khilafahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian hitunglah masa khilafahnya Ali dan Hasan bin Ali. Maka akan kita dapati semuanya tiga puluh tahun”. Sa’id berkata:”Aku berkata kepada Safinah: “Sesungguhnya orang-orang Bani Umayyah berasumsi bahwa khilafah ada pada mereka”. Safinah menjawab: “Mereka telah berbohong. Sebenarnya mereka para raja, dan termasuk seburuk-buruk para raja“. (Al-Qaiqasyandi, Ma’atsir al-lnafah fi Ma’alim al-Khilafah juz 1 hal 12)

Perlu di ketahui, bahwa para khalifah sesudah mereka (Khalifah yang 4 atau 5), mesikupun bergelar amirul mu'minin, sejatinya mereka adalah para raja. yaitu sejak dari khalifah bani umayah, bani abasiyyah, dan bani utsman.

hal ini di pertegas oleh haidts yang di riwayatkan dari abu ubaidah bahwa masa setelah khilafah (30 th) adalah kerajaan

lebih dari itu, dalam kitab-kitab fiqih juga dikemukakan bahwa yang diwajibkan itu memang mengangkat seorang imam, yaitu seorang pemimpin secara umum, tanpa harus bernama khilafah. Hal ini sebagaimana diketahui dengan sedikit membaca kitab-kitab fiqih. Memang DPP HTI mengutip pernyataan Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarhal-Muhadzdzab juz 21 hal 26, bahwa khilafah, imamah dan imarah itu termasuk kosa kata yang mutaradif (sinonim). Tetapi ada dua hal yang tidak dipahami oleh HTI; yaitu:

Istilah mutaradif tersebut bersifat kebahasaan (lughawi) saja, sementara dalam segi aplikasi para ulama, ketiga kosa kata tersebut memiliki konotasi yang berbeda. Setiap khalifah pasti dikatakan imam, tetapi imam belum tentu khalifah, sebagaimana dapat dipahami dari keterangan kitab al-Majmu’ secara lengkap, dan bukan sepotong. Kitab al-Majmu’ juz 21 itu bukan tulisan Imam an-Nawawi, tetapi tulisan ulama kontemporer yaitu Syaikh Muhammad Najibal-Muthi’i. Jadi, dalam hal ini DPP HTI keliru dua kali

para ulama menyatakan bahwa wajibnya mengangkat seorang imam itu ketika umat Islam mampu melakukan dan mungkin dilaksanakan, sebagaimana ditegas-kan olehImam al-Haramain al- Juwaini dalam al-Ghiyatsi,dan telah kami kutip dalam buku Hizbut Tahrir dalam Sorotan. Al-lmam al-Hafizh Abu Amr al-Dani al-Maliki al-As/ari, (371-444H/981- 1053 M), seorang pakar hadits dan qira’at dari Andalusia, berkata:  

 

وإقامة الإمام مع القدرة والإمكان فرض على الأمة لا يسعهم جهله، والتخلف عنه، وإقامته إلى أهل الحل والعقد من الأمة دون النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

Mengangkat seorang imam ketika mampu dan memungkinkan dihukumi wajib bagi umat Islam, yang harus mereka ketahui dan tidak boleh ditinggalkan. Pengangkatan tersebut berdasarkan keputusan ahlul halli wal ‘aqdi dari umat, bukan berdasarkan nash dari Rasulullah SAW“. (Al-Hafizh Abu Amr al-Dani,al-Risalah al-Wafiyah, (Dar Ibn al-Jauzi, Riyadh 1429 H), hal.130, (edisi Muhammad bin Sa’id al- Qahthani)

 

ketika umat Islam tidak mampu mengangkat seorang pemimpin tunggal, karena struktur sosial dan politik umat Islam yang telah berubah dan tidak memungkinkan terangkatnya seorang pemimpin tunggal, seperti yang terjadi pada zaman sekarang, para ulama membenarkan terjadinya banyak kepemimpinan politik di setiap daerah yang memungkinkan. Imam al- Haramain al-Juwaini (419-478H/1028-1085 M) berkata:


قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى، وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عند إلمام المهمات، وتبلدوا عند إظلال الواقعات 


Sebagian ulama berkata: “Apabila suatu masa mengalami kekosongan dari penguasa tunggal, maka penduduk setiap daerah dan setiap desa, haarus mengangkat di antara orang-orang yang memiliki kecerdasan dan pemikiran, seseorang yang dapat mereka ikuti petunjuk dan perintahnya, dan mereka jauhi larangannya. Karena apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan ragu-ragu ketika menghadapi persoalan penting dan tidak mampu mengatasi persoalan yang sedang terjadi.” (Imam al-Haramain al-Juwaini, Ghiyats al-Umam fi lltiyats al- Zhulam, (MaktabahImam al-Haramain, Kairo, 1401 H), hal. 386-387, (edisi Abdul ‘Azhim al-Daib).


Pernyataan di atas memberikan penjelasan tidak wajibnya memperjuangkan imamah (kepemimpinan tunggal), ketika situasi tidak memungkinkan dan umat Islam terpecah-belah menjadi banyak negara yang berdaulat seperti dewasa ini. Hanya saja kajian fiqih agak mendetil seperti ini kurang dipahami oleh kalangan DPP HTI, karena tersembunyi di balik sekian banyak statemen dan pandangan ekstrem dan radikal Syaikh al-Nabhani, pendiriHizbut Tahrir dalam kitab-kitabnya. La haula walaquwwata ilia billah





Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel